Bahasa Indonesia
English
Desk Sekolah Rakyat Berakhir, Mensos Gus Ipul Apresiasi Kerja Sama Pemda
23-04-2025
JAKARTA (23 April 2025) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung pelaksaan Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Ia mengapresiasi tekad dan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari kalangan miskin dan miskin ekstrem.
"Alhamdulillah saya lihat ada semangat dari daerah untuk bisa mengikuti informasi dan sekaligus menindaklanjuti seluruh syarat yang diperlukan," kata Gus Ipul.
Desk Sekolah Rakyat digelar selama lima hari dari Rabu - Kamis (16-17 April 2025) dan dilanjutkan pada Senin - Rabu (21-23 April 2025) di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan. Selama itu, sebanyak 282 pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan 3 universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya melaksanakan konsultasi terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Melalui Desk Sekolah Rakyat, berbagai informasi terkait persiapan Sekolah Rakyat mulai dari penyediaan lahan, perizinan, rekruitmen guru dan murid serta dukungan sarana prasarana dapat diperoleh. Dari hasil konsultasi di Desk, nantinya bisa ditentukan penambahan titik-titik Sekolah Rakyat yang bisa segera dibuka.
"Tentu nanti akan bisa ditindaklanjuti rapat kemudian ditentukan daerah-daerah mana yang bisa diikutkan dalam tahap pertama dan juga titik-titik mana yang nantinya bisa dibuka proses belajar-mengajar tahun ini," lanjut Gus Ipul.
Ia pun mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah terhadap penyesuaian persyaratan Sekolah Rakyat. Misalnya penambahan luas lahan yang tadinya 5 hektare menjadi 7 hektare. Penambahan luas lahan tersebut dibutuhkan untuk menunjang fasilitas pendukung Sekolah Rakyat seperti perumahan guru, asrama, tempat belajar siswa, sarana dan prasarana olahraga, serta kegiatan ekstra kurikuler lainnya.
"Jadi ini memang ada perkembangan-perkembangan yang harus disesuaikan oleh daerah. Tetapi sekali lagi saya apresiasi, saya memberikan rasa hormat, daerah berusaha untuk bisa memenuhi semuanya," ujarnya.
Gus Ipul berharap melalui Desk Sekolah Rakyat, target 200 Sekolah Rakyat bisa diwujudkan. Ia juga membuka kemungkinan adanya Sekolah Rakyat yang bisa dibuka tahun ini, di samping 53 cikal Sekolah Rakyat yang saat ini tengah dimatangkan oleh Kementerian Sosial dan K/L lain yang terlibat di dalamnya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama.
JAKARTA (23 April 2025) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung pelaksaan Desk Sekolah Rakyat di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Ia mengapresiasi tekad dan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari kalangan miskin dan miskin ekstrem.
"Alhamdulillah saya lihat ada semangat dari daerah untuk bisa mengikuti informasi dan sekaligus menindaklanjuti seluruh syarat yang diperlukan," kata Gus Ipul.
Desk Sekolah Rakyat digelar selama lima hari dari Rabu - Kamis (16-17 April 2025) dan dilanjutkan pada Senin - Rabu (21-23 April 2025) di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMPNU) Kalibata, Jakarta Selatan. Selama itu, sebanyak 282 pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan 3 universitas, yaitu Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Brawijaya melaksanakan konsultasi terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Melalui Desk Sekolah Rakyat, berbagai informasi terkait persiapan Sekolah Rakyat mulai dari penyediaan lahan, perizinan, rekruitmen guru dan murid serta dukungan sarana prasarana dapat diperoleh. Dari hasil konsultasi di Desk, nantinya bisa ditentukan penambahan titik-titik Sekolah Rakyat yang bisa segera dibuka.
"Tentu nanti akan bisa ditindaklanjuti rapat kemudian ditentukan daerah-daerah mana yang bisa diikutkan dalam tahap pertama dan juga titik-titik mana yang nantinya bisa dibuka proses belajar-mengajar tahun ini," lanjut Gus Ipul.
Ia pun mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah terhadap penyesuaian persyaratan Sekolah Rakyat. Misalnya penambahan luas lahan yang tadinya 5 hektare menjadi 7 hektare. Penambahan luas lahan tersebut dibutuhkan untuk menunjang fasilitas pendukung Sekolah Rakyat seperti perumahan guru, asrama, tempat belajar siswa, sarana dan prasarana olahraga, serta kegiatan ekstra kurikuler lainnya.
"Jadi ini memang ada perkembangan-perkembangan yang harus disesuaikan oleh daerah. Tetapi sekali lagi saya apresiasi, saya memberikan rasa hormat, daerah berusaha untuk bisa memenuhi semuanya," ujarnya.
Gus Ipul berharap melalui Desk Sekolah Rakyat, target 200 Sekolah Rakyat bisa diwujudkan. Ia juga membuka kemungkinan adanya Sekolah Rakyat yang bisa dibuka tahun ini, di samping 53 cikal Sekolah Rakyat yang saat ini tengah dimatangkan oleh Kementerian Sosial dan K/L lain yang terlibat di dalamnya antara lain Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama.
