JAKARTA (21 April 2025) - Pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan komitmen kuat menyukseskan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 

Komitmen ini terlihat dalam kegiatan pembahasan dan klarifikasi usulan penyelenggaraan Sekolah Rakyat oleh pemerintah daerah dan perguruan tinggi, yang berlangsung di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (21/4/2025). 

Bupati Solok, Sumatera Barat, Jon Firman Pandu, menyampaikan telah siap sepenuhnya menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Jon menjelaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar akan dimulai pada Juli 2025, dengan jenjang SMP sebagai tahap awal. 

“Akan dibuka empat kelas, dua untuk siswa perempuan dan dua untuk laki-laki, masing-masing dengan kapasitas 25 siswa per rombongan belajar (rombel). Total ada 100 siswa pada tahap pertama, terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemkab Solok juga telah menyiapkan lahan pengembangan seluas 68 hektare untuk pembangunan sekolah secara utuh ke depan. “Progres berjalan sesuai syarat dari Kemensos, dan kami merasa program ini sangat penting untuk membantu anak-anak miskin meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong IPM (Indeks Pembangunan Manusia) daerah,” katanya. 

Dukungan kuat juga datang dari Bupati Manggarai Timur NTT, Agas Andreas. Pemkab Manggarai Timur telah menyiapkan dua lokasi pendirian Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Pemkab merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di dua lokasi strategis. Yaitu di bagian selatan yang dekat dengan pusat kota, dan bagian utara yang menjangkau wilayah pinggiran. “Sekarang kita persiapkan di bagian selatan, dekat kota. Saya mau cari lagi yang bagian utara, yang jauh dari kota. Karena banyak yang keluarga miskin tinggal di daerah pinggirian,” ungkapnya.

Agas menyampaikan apresiasi terhadap program Sekolah Rakyat yang dinilai mampu menjawab salah satu akar kemiskinan, yakni rendahnya akses dan keberlanjutan pendidikan.

“Salah satu indikator kemiskinan adalah pendidikan kepala keluarga, hanya tamat  SD. Nah kalau ini terbawa terus sampai kapanpun, indikator ini tidak akan terselesaikan,” ujarnya.

Ia menyoroti angka partisipasi pendidikan di daerahnya kerap menurun setelah jenjang SD. Hal ini seringkali karena faktor biaya. Ia berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi dari masalah ini.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu, yang menyebutkan Sekolah Rakyat sangat mendukung visi Bupati Sumba Timur, yaitu “Humba Cerdas”. 

“Anak-anak diberi ruang untuk merasakan pendidikan di Sekolah Rakyat.  Ini juga menuntaskan krisis pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia  di Sumba Timur,” ujarnya.

Selain menyiapkan lahan dan dokumen pendukung, Umbu memastikan bahwa Pemkab Sumba Timur aktif berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya dalam hal pengurusan sertifikat dan status lahan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran Kemensos dalam mendampingi proses ini secara intensif.

Desk Sekolah Rakyat dibuka selama lima hari, yakni Rabu–Kamis (16–17 April 2025) dan Senin–Rabu (21–23 April 2025). Melalui desk ini, pemerintah daerah mendapatkan pendampingan teknis langsung dari kementerian/lembaga terkait, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agama.