Jakarta(9 April 2025) -  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem telah terbit.  Inpres ini menginstruksikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga untuk bersinergi dalam upaya terpadu, terarah, dan terintegrasi mengentaskan kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Inpres tersebut sebagai pijakan kuat dalam mencapai target pengentasan kemiskinan secara nasional.

“Inpres ini menjadi dasar bagi kita semua mencoba bersama-sama mengatasi kemiskinan dengan lebih efektif dan berdampak,” kata Gus Ipul usai acara Halalbihalal di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Rabu (9/4/2025). Menurutnya, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi nol persen pada 2026, dan angka kemiskinan secara umum ditekan hingga di bawah lima persen pada 2029.

Salah satu program unggulan yang diatur dalam Inpres ini adalah Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan. Saat ini, program tersebut sudah dalam tahap finalisasi, mencakup rekrutmen guru, seleksi peserta didik, persiapan kurikulum, serta revitalisasi sarana dan prasarana. “Persiapan proses pembelajaran (dilakukan) pada tahun ini dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Kemensos sedang merumuskan nota kesepahaman (MoU) dengan sekitar 200 kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan. Penandatanganan MoU dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025, di hadapan Presiden.

Selain pemerintah daerah, sejumlah kementerian dan lembaga juga terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Di antaranya Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sebanyak 53 lokasi telah disiapkan untuk pembukaan Sekolah Rakyat, tersebar di wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, serta wilayah di Kalimantan, Aceh, dan Papua. Targetnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki satu Sekolah Rakyat. Sementara soal tenaga pengajar, Gus Ipul menegaskan akan mengambil guru-guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Kita memperioritaskan guru yang belum penempatan, tetapi mereka sudah mengikuti pendidikan profesi guru,” ujarnya.

Dengan pendekatan kolaboratif dan program konkret seperti Sekolah Rakyat, pemerintah ingin memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan bukan sekadar wacana, tapi menjadi aksi nyata menjawab kebutuhan masyarakat.